JURNALREALITAS.COM, PEMATANG SIANTAR – Sekelompok massa yang menamakan diri sebagai Juru Parkir (jukir) yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Federasi Transportasi dan Angkutan Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FTA-SBSI) kota Pematangsiantar mendatangi kantor Walikota untuk menemui Pj.Walikota guna menyampaikan tuntutannya, Selasa (26/4/2016).
Dalam orasinya, kelompok massa yang dipimpin langsung oleh ketua FTA-SBSI Siantar, Ramlan Sinaga menyampaikan 4 (empat) tuntutan, yaitu : 1. Menolak pengutipan retribusi parker tepi jalan, 2. Meminta ditetapkannya kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, 3. Permohonan agar atribut juru parkir dilengkapi, 4. Menuntut agar Walikota segera mencopot jabatan kepala dinas perhubungan kota Pematangsiantar.
Saat demo berlangsung tampak Asisten II mengutus Kakan. Satpol PP, Zulham Situmorang yang didampingi Kapolsek Siantar Barat, Iptu. David Sinaga dan Kasi, Intel Kejaksaan Negeri Siantar, Jefferson Hutagaol menemui dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi para jukir, mewakili Pj. Walikota yang saat itu sedang mengikuti rapat di DPRD Siantar perihal pembahasan LKPJ yang tidak dapat menemui para pendemo.
Zulham Situmorang sebagai juru bicara mewakili ketiga utusan tersebut mengatakan akan menampung dan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka. Dan nantinya akan langsung menyampaikan kepada Pj. Walikota untuk ditindak lanjuti oleh beliau dan diambil solusi terbaik. Sementara kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika (Kadiskominfo) Posma Sitorus tidak hadir menemui pendemo dikarenakan ada keluarganya yang kemalangan sehingga tidak dapat hadir disitu”, kata Zulham.
Lebih jauh Zulham menambahkan agar rekan-rekan para Juru Parkir mau bersabar menunggu hasil bagaimana pihak Pemko Siantar menanggapi tuntutan mereka. Dan hasilnya nanti akan segera disampaikan kepada ketua FTA-SBSI, Ramlan Sinaga.
Dikesempatan terpisah, Ramlan Sinaga berharap mereka dapat diundang langsung oleh pihak pemko untuk dapat berdialog langsung dalam hal tuntutan mereka.
Juga mereka akan memberikan waktu sekitar seminggu atau dua minggu menanti apa yang menjadi keputusan Pemko Siantar. Jika dalam tenggat waktu tersebut belum ada keputusan atau solusi, maka mereka berjanji akan turun lagi mengadakan aksi serupa. (M. Baringin P.S)
