JAKARTA – Seminar Nasional bertema “Apakah Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Menjadi Solusi bagi Perjuangan Politik Perempuan?” sukses digelar di Hotel Royal Kuningan, Jakarta pada Kamis (05/12-2024).

Acara ini diselenggarakan oleh B_Trust Advisory Group bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung, Kemendagri, dan DPP KPPI. Lebih dari 130 peserta, termasuk anggota legislatif perempuan, kader partai politik, NGO, akademisi, dan media massa hadir untukmembahas dinamika sistem pemilu di Indonesia serta mencari solusi atas tantangan demokrasi dan keterwakilan perempuan.

Direktur Senior B_Trust Advisory Group, Dr. Ir. H. Siswanda H Sumarto, MPM, dalam sambutannya menyampaikan tentang pentingnya system politik yang mendukung perjuangan Perempuan.

“Keterwakilan perempuan dalam politik tidak cukup hanya dengan kuota 30%. Kita membutuhkan sistem politik yang benar-benar mendukung ketercapaian representasi perempuan secara adil dan efektif”, ungkapnya

Diskusi ini dipandu dengan dinamis oleh Zulfiani Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times, yang menyoroti peningkatan jumlah kursi perempuan di parlemen hasil Pemilu 2024, yang hanya bertambah 7 kursi dibandingkan periode sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan perlunya solusi sistemik agar Pemilu dapat mendukung representasi yang lebih baik bagi perempuan,” ujar Zulfiani.

Selaras dengan itu, Prof. Dr. Siti Zuhro, peneliti senior BRIN, juga menyatakan pentingnya sinergi di antara para politisi perempuan, meskipun berasal dari partai yang berbeda.

“Kita tidak boleh saling membonsai, tetapi harus membesarkan satu sama lain. Evaluasi mendalam terhadap sistem pemilu diperlukan untuk memastikan keberpihakan pada politisi perempuan,” ungkapnya.

Dalam paparannya, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP (Fraksi Golkar), yang menjadi salah satu narasumber, menyoroti perlunya partai politik mengurangi bias terhadap kandidat perempuan.

“Masih banyak partai yang tidak memberikan nomor urut prioritas kepada perempuan. Untuk mencapai representasi yang lebih baik, perlu ada jaminan konstitusional dan kelembagaan partai yang kuat,” jelasnya.

Perspektif kritis terhadap sistem pemilu di Indonesia juga disoroti oleh Titi Anggraini, SH, MH dari PERLUDEM.

“Dari 400 lebih sistem pemilu yang ada di dunia, kita hanya terjebak pada debat terbuka vs tertutup. Fokusnya seharusnya pada sistem apa yang paling relevan untuk mendukung demokrasi dan keterwakilan perempuan di Indonesia,” jelasnya.

Seminar ini juga menghadirkan Mr Dennis Suarsana, Direktur KAS untuk Indonesia&Timor Leste; Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo Presidium KPPI/Wakil Ketua Komisi VII Fraksi Gerindra, yang menyampaikan sambutan melalui video; dan Ispahan Setiadi, Sekretaris Dirjen Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri yang membuka kegiatan ini secara resmi.

Kegiatan ini berhasil mengumpulkan berbagai gagasan untuk perbaikan mekanisme sistem pemilu, termasuk pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan kapasitasperempuan dalam politik. Acara ini menjadi langkah strategis menuju sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. (Megy)