JURNALREALITAS.COM, KISARAN – Prihatin dengan kondisi asahan, Tiga Aktivis melakukan aksi aksi damai dengan cara berjalan kaki dari Kisaran menuju Medan dengan misi menjumpai Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Kejaksaan tinggi Sumatera Utara untuk melaporkan Bupati Asahan Drs.H.Taufan Gama Simatupang MAP yang dianggap telah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak dengan kepentingan masyarakat.

Ketiga Aktivis yang bernama Soemari KR, Abbie Hernanda Manurung, dan Supriadi SL memulai aksinya dari Tugu Perjuangan kisaran. Mereka nekad melakukan aksi ini, akibat dari Kekesalannya terhadap Kinerja Bupati Asahan Drs.H.Taufan Gama Simatupang MAP yang dianggap tak berpihak kepada rakyat. Mereka ini akan berjalan kaki menuju medan untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya terhadap Bupati Asahan Kepada Gubsu, Kejatisu dan Tipikor Poldasu.

“Semua foto dan kliping koran beserta bukti-bukti lainnya yang menguatkan bahwa kebijakan dan kinerja Bupati Asahan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat telah kami bawa. Dan dengan Bukti-bukti yang ada ini, kami berharap, setelah kami memberikanya kepada Gubsu, Kejatisu dan Tipikor Poldasu, maka instansi-instansi ini dapat memeriksa Bupati Asahan beserta Staffnya yang selama ini tidak melihat fenomena yang terjadi ditengah masyarakatnya,” ujar Soemari.

Dalam aksinya, Ketiga aktivis ini yang berjalan sembari membawa Spanduk yang bertuliskan “Keadilan terpasung di bumi Asahan”. Sontak, aksi inipun cukup menarik perhatian warga kisaran.

Memang saat ini nelayan Bagan Asahan terancam kelaparan karena maraknya pukat harimau/trawl dan perambahan liar hutan mangrove, pejabat mati suri.

Aksi damai jalan kaki pencari keadilan ini melangkah dan meninggalkan kota Kisaran dengan membawa 8 poin penting yang akan dilaporkan yakni, adanya pembangunan rumah nelayan sebanyak 31 unit di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Asahan yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat karena tidak layak huni, adanya kegiatan bedah rumah yang tidak tepat sasaran karena penerimanya merupakan oknum PNS dan 3 oknum kepala desa yakni Kepala Desa Bagan Asahan, Bagan Asahan Baru dan Bagan Asahan Pekan, masih maraknya pukat harimau yang menghancurkan perekonomian para nelayan tradisional, maraknya perambahan hutan mangrove di Bagan Asahan oleh pengusaha WN keturunan dari Kodya Tanjung Balai yang bernama Ayok, banyaknya remaja yang putus sekolah sehingga menjadi TKI Ilegal di Malaysia, makin bertambahnya kemiskinan, bantuan mesin dompleng kepada nelayan yang tidak tepat sasaran, serta meminta agar mendagri tidak memberikan rekomendasi terhadap perubahan perda.

“Selama ini kita sudah melaporkan ke instansi terkait di Kabupaten Asahan, namun seakan tidak ada tanggapan, makanya kami melakukan aksi jalan kaki ini, biar para pejabat-pejabat di Kabupaten yang kami singgahi mengetahui bahwa kondisi di Kabupaten Asahan sudah sangat memprihatinkan, kami juga akan meminta dukungan kepada Kepala Daerah yang kami lalui nanti,” ujar Soemari dan diamini oleh Abbie dan Supriadi SL. (MB)