JURNALREALITAS.COM, PEMATANG SIANTAR – Dunia pendidikan sepertinya kembali dicoreng citranya oleh segelintir oknum tenaga pendidik dan ataupun oknum-oknum yang berkaitan didalamnya. Selasa, 9/8/2016, bertempat di ruang kepala sekolah SMP Swasta YP Methodist, Jalan Pane Pematangsiantar saat Ketua LPPNRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia) Simalungun, Arifin Purba, wartawan media ini dan rekan lainnya dari wartawan Suara Simalungun datang berkunjung ke sekolah SMP YP Methodist Siantar. Kunjungan tersebut disambut oleh kepala sekolah Edwin Teguh Nusantara, STh diruang kerjanya, sekira pukul 09.00 wib.

Sesaat setelah memperkenalkan diri sang Kepsek meminta identitas masing-masing. Terjadilah dialog dan wawancara yang diajukan oleh Arifin Purba dan awak media ini terkait keberadaan dan pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut. Saat wawancara tersebut, sang ketua LPPNRI meminta data pengelolaan dan penyaluran dana BOS sesuai Juknis (Petunjuk Teknis) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 161 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggunjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2015. Akan tetapi dengan sifat arogan yang tinggi serta terkesan sepele Edwin menolak dan mengatakan “tidak ada hak bapak untuk mengetahuinya dan bapak siapa dan sebagai apa”. Menurut Edwin bahwasanya ketika para kepala sekolah mengadakan rapat di dinas, kepala dinas pendidikan kota Siantar berpesan agar para kepala sekolah tidak boleh memberikan data dana BOS kepada siapapun. Benarkah..?? Kalau bapak meminta secara lisan maka akan saya jawab dengan lisan juga. Tetapi apabila bapak meminta data secara tertulis maka silahkan bapak juga membuat permohonan secara tertulis kepada kami.

Pemerintah memberikan bantuan dana BOS baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta dengan tujuan salah satunya adalah untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa khususnya bagi peserta didik. Akan tetapi mengapa uang sekolah di YP Methodist masih tetap tinggi Tanya awak media jurnalrealitas kepada sang kepsek. Sang kepsek menjawab kalau hal itu tanyakan langsung saja kepada pihak yayasan, sebab itu bukan wewenang saya. Namun pada saat sesi wawancara sebelumnya, beliau selalu mengatakan bahwa proses penyaluran dan pengalokasian dana BOS di sekolah ini sudah tepat sasaran dan selalu transparan. Dan para siswa tidak dikenakan dan dikutip biaya apapun lagi disekolah tersebut. Namun kenyataannya tidak demikian. Para siswa disekolah tersebut masih dikutip uang OSIS Rp 50 rb per tahunnya. Uang daftar ulang sebesar Rp 250.000 per siswa per tahunnya. Uang kutipan setiap hari sabtu bervariasi yang besarannya mulai dari Rp 2000 – 5000 menurut guru kelas masing-masing.yang lebih parahnya lagi buku bekas dari kakaknya tidak boleh dipakai atau dipergunakan oleh adiknya. Harus beli dari sekolah yang baru lagi. Padahal isi buku dan penerbitnya adalah sama. Informasi ini diperoleh dari salah satu orang tua siswa yang namanya tidak ingin disebutkan. Berarti dalam hal ini dana BOS tidak disalurkan untuk pengadaan buku-buku di sekolah. Terbukti dengan informasi yang menyatakan bahwa siswa masih diwajibkan membeli buku. Padahal disekolah-sekolah lain buku paket pelajaran diberikan/dipinjamkan secara gratis kepada siswa.

Lebih jauh, ketika dipertanyakan terkait dana BOS lagi, Edwin terkesan sangat tertutup. Contoh kecil sesuai penjabaran tentang pengelolaan dan pengalokasian dana BOS, hal tersebut mestinya harus dipampangkan di majalah dinding (mading) sekolah. Namun hal itu tidak tampak Ketika coba dipertanyakan lebih jauh, Gultom salah seorang guru yang juga mengaku-ngaku sebagai salah seorang wartawan SIB, yang saat itu ikut serta mendampingi sang kepsek mengatakan, jika hal itu tidak bisa selalu terus dipampangkan. Sebab mading informasinya selalu berganti dan selalu baru setiap harinya. Terkait pengakuannya sebagai salah seorang wartawan SIB (Sinar Indonesia Baru, red) ketika pengakuannya tersebut coba dikonfirmasi kepada salah seorang rekan wartawan yang juga benar terdaftar sebagai wartawan SIB, hal tersebut tidak benar. Maka dalam hal ini diduga guru bermarga Gultom tersebut adalah wartawan gadungan.

Hal ini patut menjadi bahan perhatian bersama, sebab tidak pantas seorang yang bergelar dan berlatar belakang seorang sarjana Theologia memimpin sebuah sekolah. Karena Theologia adalah disiplin ilmu keagaman yang mengajarkan kejujuran, kesantunan dan keteladanan. Namun hal tersebut tidak ditemukan dalam diri seorang Edwin Teguh Nusantara, S.Th yang notabene saat ini menjabat sebagai kepala sekolah pada SMP YP Methodist jalan Pane Pematangsiantar (M.B.P.S)