JURNALREALITAS.COM, JAKARTA – Sejumlah pimpinan organisasi Usaha dan Ekonomi Rakyat Nusantara menggelar Silaturahmi Besar (silatbar). Kegiatan yang bertujuan sebagai forum silaturahmi serta mengasah gagasan besar ekonomi rakyat nusantara digelar selama 24-25 Maret 2022. Pelaku usaha rakyat sepakat bersatu mendorong ekonomi rakyat kecil menjadi tuang rumah sendiri dan tidak boleh kalah dengan praktik kapitalis besar.

“Tidak rela ekonomi rakyat direnggut walaupun oleh sesama anak bangsa sendiri bahkan asing. Silaturahmi ini dengan maksud ekonomi rakyat berdiri tegak, menjadi tuan rumah sendiri, atau sebagai pilar utama kemandirian kekuatan utama ekonomi bangsa,” tegas Inisitor dan Penaggungjawab Silatbar, Ali Mahsun Atmo sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) dan Presiden GBN didampingi oleh Ketua Panitia Pelaksana, Sudarto, dalam kegiatan silatbar di Jakarta, pada Kamis (24-03-2022)

Silaturahmi besar ini, dihadiri oleh 87 Organisasi Usaha dan Ekonomi Rakyat Nusantara masing-masing dua delegasi. Kegiatan ini juga dilanjutkan seminar nasional bertajuk “Bersatu dan Tangguh : Ekonomi Rakyat Unggul di Negeri Sendiri”

Lebih lanjut Ali Mahsun Atmo menegaskan, perjuangan sejak era reformasi atau sudah berjalan 24 tahun silam, belum berhasil mengentaskan ekonomi arus bawah atau ekonomi rakyat kecil. Malah kondisi sekarang kondisi ekonomi rakyat kecil makin terpuruk, menyitir data ADB (Asian Development Bank) sebesar 48,6 % usaha mikro terdampak pandemik Covid-19.

”Dengan kondisi sekarat ini, usaha rakyat masih harus dihadapkan pada set up global one world digital economiy tentu akan menyulut persoalan komplek. Kami tak pernah ikhlas, usaha rakyat jadi korban one world digitial ekonomi”

Lebih jauh lagi, lanjut Ali Mahsun, bahkan sejak zaman kemerdekaan atau sudah 77 tahun berjuang bersama hingga sekarang, posisi ekonomi rakyat belum ditempatkan secara proporsional.

“Selama ini, organisasi petani, pedagang, buruh, nelayan, ojek dan lainnya berjuang sendiri-sendiri, ujungnya adalah kegagalan dalam menyalurkan aspirasi bersama, jadi tidak ada perubahan. Untuk itulah digelar silatbar dan Kongres I Ekonomi Rakyat 2022,” tuturnya.

Disisi lain, Ali Mahsun menegaskan, tidak anti asing dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Silahkan asing hadir, dengan syarat mengetuk pintu dan berkolaborasi dengan baik. Namun sebaliknya, kalau kehadiran asing hanya merenggut ekonomi rakyat dan menjajah ekonomi bangsa, saya tegaskan akan pimpim sendiri pergerakan ekonomi rakyat nusantara.

Pelaksanaan silatbar ini, lanjut Ali Mahsun, nanti hasilnya akan dibahas lebih lanjut di tingkatkan kongres I ekonomi rakyat. Kini, semua yang berkepentingan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi.

“Rakyat harus jadi subyek, bukan sebagai obyek.Karena itu, rakyat harus didampingi kegiatan ekonomi dari hulu hingga hilir. Ekonomi rakyat kecil harus dipagari rapat, bertujuan untuk masyarakat adil dan makmur. Rakyat tak boleh dijadikan korban,” cetusnya.

Wadah Organisasi
Ketua Tim Perumus Rumah Besar Nusantara Ekonomi Rakyat sekaligus Ketua Harian Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Hery Haryanto Azumi mengatakan, pertemuan silatbar mengusung konsep besar tanpa kehadiran korporasi bahkan pemerintah dan terus berjalan.

“Segenap pimpinan asosiasi dan kita semua yang hadir, merupakan payung besar. Tanpa persatuan yang kuat, ekonomi rakyat tidak mungkin diperhitungakan,” ulasnya

Ia menuturkan, pada kesempatan terakhir, Wapres RI berpesan untuk mendukung arus baru ekonomi dengan mengandalkan ekonomi arus bawah. Wapres, katanya, mengimbau semua sektor memberikan konstribusi untuk mewujudkan ekonomi yang mendiri dan berdaulat.

“Masa depan, adalah kolaborasi dan pengembangan sistem. Tanpa itu, tidak akan mandiri dan selamanya jadi korban kapitalis besar,” tuturnya

Sementara, cucu pendiri bangsa Kyai Hasyim Ashari yakni Lili Wahid menambahkan, selama ini ekonomi rakyat masih terpinggirkan. Pedagang yang sama dijumpai di berbagai kota seperti pecel lele, soto lamongan dan lainnya.

“Kalau saja mereka mogok saja, akan mengganggu kehidupan, dan pemerintah masih pandang sebelah mata”, tutupnya. (MG)