JURNALREALITAS.COM, SIMALUNGUN – Aksi para perangkat Desa Se-Kabupaten Simalungun sempat memanas saat Sekretaris Pemkab Simalungun (sekda) Gideon Purba memerintahkan pada para Pangulu agar segera menyusun RAPBD Desa agar segera uang honor tersebut dapat dicairkan namun ucapan Sekda tersebut malah mendapat sorak sebagai ejekan.
“Uuuhhhhh, sambil disambut teriakan jangan menjebak kami sebab hal itu dipandang sudah keluar dari per Undang-undangan No.6 serta perda No. 13 Tentang Anggaran Desa”, seru para pendemo di depan Kantor Bupati Simalungun Senin (14/03/2016).
Syah Binson Saragih Pangulu Nagori Simbo Baru Kecamatan Raya, yang berorasi mewakili para pangulu yang melakuan aksi unjuk rasa tersebut mengindikasikan tentang adanya isu yang beredar yaitu kabar tentang adanya beberapa Pangulu yang digantikan oleh Plt Pangulu yang Notabene dari PNS, hal inilah yang membuat para Pangulu Nagori merasa gerah dan hingga menggelar aksi unjuk rasa sebab persoalan uang honor para Kepala Desa hingga saat sudah hampir enam bulan ini belum juga ada kepastian kapan dibayar ucapnya.
Ratusan para perangkat desa yang sempat menerobos masuk kedalam gedung Kantor Bupati Simalungun untuk menemui PJ Bupati namun sayang PJ Bupati yang diharap tak juga dapat dijumpai bahkan informasi yang diterima para pegawai Pemkab menyebutkan bahwa PJ Bupati sedang tidak ada ditempat yakni sedang berada di Medan, ujarnya.
Sehingga para peserta aksi pun kemudian keluar kembali dan berkumpul di Halaman Kantor Bupati Simalungun untuk mendengarkan pemaparan Gideon Purba (Sekda) terkait tuntutan para pangulu yang meminta penjelasan tentang kapan dibayarkan uang honor sebagai gaji para kepala desa beserta para perangkat desa lainnya.
Namun disayangkan saat mendengar jawab Sekda yang dipandang arogan tersebut, apalagi saat diminta tanggapannya tentang Surat Edaran yang mengatas namakan Kepala Badan BPMPN Simalungun, Ir. Topot yang menyebarkan edaran surat sebagai Rap Desa namun tidak ditanda tangani dan tidak ada nomor surat dan hal itu dipandang oleh para pangulu sebagai pembodohan dan disinyalir ada upaya menjebak para perangkat desa, sebab hal itu diragukan tentang keabsahan Pagu tersebut.
Akan tetapi oleh Gideon Purba malah dijawab gak apa-apa ujarnya, dan itupun disambut para pengunjuk rasa dengan menyebutkan Anda seorang pejabat yang tau per Undang-undangan ko malah UU dan Perda malah suruh dilanggar, Pejabat macam apa itu” ujar salah seorang Pangulu dengan nada sinis.
Karena aksi damai tersebut tidak membuahkan hasil yang mengembiraan sesuai harapan para pendemo, selanjutnya para Koordinator aksi menuntut pada Sekda agar mereka dapat dipertemukan dengan PJ Bupati. Permintaan para Pangulu disanggupi oleh Pihak Pemkab dan waktu yang disepakati adalah hari Rabu pekan mendatang sekitar pukul 09:30 WIB.
Kesepakatan pertemuan disetujui dengan catatan para pendemo menolak bila hanya utusan saja.
“Kami meminta dalam pertemuan harus semuanya termasuk keluarga kami, sebab akibat selama enam bulan tidak digaji, kami sangat merasakan dampak kepahitanya”, ujar Arlan yang mengaku sebagai Pangulu Ambarisan Kecamatan Sidamanik dan Syah Bison Saragih Pangulu Sibo baru yang kemudian membubarkan diri dan rencananya melanjutkan aksi demo ke kantor DPRD simalungun.
Kemudian rombongan pangulu tersebut membubarkan aksi orasi damainya itu dari halaman Kantor Bupati Simalungun dan selanjutnya berencana menuju kantor DPRD Simalungun. (M.Baringin.P.S)
