Home » Berita » GAMPA dan Puluhan Warga Petukangan Utara Adukan Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Daru Hasbi ke Polda Metro Jaya

GAMPA dan Puluhan Warga Petukangan Utara Adukan Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Daru Hasbi ke Polda Metro Jaya

Oplus_16908288

JAKARTA – Dugaan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan menjadi perhatian masyarakat. Gerakan Aliansi Masyarakat Pelindung Anak (GAMPA) bersama sekitar 30 warga Petukangan Utara, Jakarta Selatan, mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas), Kamis (19-11-2026)

Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual yang disebut terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Daru Hasbi, Petukangan Utara. GAMPA bersama warga berharap aparat kepolisian memberikan perhatian serius dan memastikan setiap informasi serta bukti yang disampaikan dapat diperiksa secara objektif sesuai ketentuan hukum.

Dalam pengaduan tersebut, GAMPA didampingi tiga penasihat hukum, yakni Salman Alfarisi, S.H., Chala A. Situmeang, S.H., dan Farid Hasyim Lubis, S.H. Ketiganya turut mengawal langkah hukum warga untuk memperoleh kejelasan atas perkara yang dilaporkan.

Dugaan tersebut disebut melibatkan seorang pria berinisial F.H. yang menurut pihak pengadu merupakan pimpinan sekaligus pendiri yayasan Pondok Pesantren Daru Hasbi. Namun, tuduhan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.

GAMPA Minta Polda Metro Jaya Memberikan Kepastian Hukum

Polda Banten Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri sebagai Ketua Umum GWI

Berdasarkan keterangan pihak pengadu, rombongan GAMPA dan warga diterima sekitar pukul 02.30 WIB oleh Kasubdit II AKBP Wisnu Kuncoro bersama Kanit Subdit III AKP Bagas.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menjelaskan pokok pengaduan, sekaligus meminta kepastian mengenai tindak lanjut laporan yang telah disampaikan.

Bagi warga, penanganan dugaan kekerasan seksual bukan sekadar persoalan hukum individual. Apabila perkara tersebut terbukti berkaitan dengan anak atau kelompok rentan, persoalan ini juga menyangkut tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, terlindungi, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

GAMPA berharap kepolisian dapat menangani pengaduan secara profesional, transparan, serta memberikan informasi perkembangan perkara sesuai mekanisme yang berlaku.

Kuasa Hukum Soroti Proses Penanganan dan Penyerahan Dua Alat Bukti

Kabid Humas Polda Sulsel Klarifikasi Dugaan Penipuan Rekrutmen CASIS Polri, Tegaskan Laporan Ditangani Profesional

Salah satu kuasa hukum pendamping, Salman Alfarisi, S.H., menyampaikan perhatian terhadap proses penanganan perkara yang menurut penilaiannya belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Ia meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap pengaduan masyarakat tersebut dan melakukan tindak lanjut berdasarkan fakta, keterangan saksi, serta bukti yang tersedia.

Dalam penyampaian pengaduan, pihak pendamping menyebut telah menyerahkan dua alat bukti kepada kepolisian. Meski demikian, jenis, relevansi, serta kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut tetap menjadi kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian sesuai hukum acara pidana.

Dalam sistem peradilan pidana, penetapan status hukum seseorang tidak dapat didasarkan semata-mata pada desakan masyarakat. Setiap keputusan penyidik harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pihak pengadu berharap seluruh bukti yang telah diserahkan dapat ditelaah secara cermat agar penanganan perkara memperoleh kejelasan hukum.

Kuasa Hukum Korban Adukan Dugaan Ketidakprofesionalan Penyidik Polsek Pagedangan ke Propam Polres Tangsel

Kepolisian Disebut Menyatakan Perkara Sedang Ditangani

Dalam pertemuan tersebut, AKBP Wisnu Kuncoro, sebagaimana disampaikan pihak pengadu, menyatakan bahwa perkara tersebut sedang ditangani dan akan ditindaklanjuti secepatnya sesuai proses hukum.

Pernyataan itu menjadi perhatian warga yang menginginkan adanya perkembangan konkret dalam penanganan pengaduan.

Meski demikian, informasi mengenai perkembangan penyelidikan, pemeriksaan saksi, penilaian alat bukti, maupun kemungkinan langkah hukum berikutnya masih perlu dikonfirmasi secara langsung kepada Polda Metro Jaya.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi secara langsung dari Polda Metro Jaya mengenai perkembangan terbaru perkara tersebut.

Redaksi juga belum mendapatkan klarifikasi dari pihak terlapor maupun pengelola Pondok Pesantren Daru Hasbi. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Perlindungan Anak di Lingkungan Pesantren Harus Menjadi Prioritas

Dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik.

Apabila dugaan tersebut melibatkan anak, perlindungan terhadap korban dan saksi harus menjadi perhatian utama. Proses pemeriksaan juga perlu memperhatikan kondisi psikologis korban, menjaga kerahasiaan identitas anak, serta mencegah intimidasi maupun tekanan terhadap pihak yang memberikan keterangan.

Prinsip perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga seluruh unsur masyarakat dan penyelenggara pendidikan.

Penanganan yang tepat diperlukan agar korban memperoleh perlindungan, saksi merasa aman memberikan keterangan, dan proses hukum berjalan tanpa intervensi pihak mana pun.

Di sisi lain, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Pengaduan masyarakat merupakan pintu masuk bagi aparat untuk melakukan pemeriksaan, bukan merupakan keputusan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Transparansi Penanganan Perkara Menjadi Harapan Masyarakat

Kedatangan GAMPA bersama puluhan warga ke Polda Metro Jaya memperlihatkan adanya tuntutan masyarakat terhadap kepastian hukum dan perlindungan kelompok rentan.

Publik berharap setiap pengaduan yang berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual dapat ditangani secara serius, tanpa diskriminasi, serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Transparansi perkembangan penanganan perkara juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

WINews memandang bahwa perlindungan anak, penghormatan terhadap hak korban, dan kepastian hukum harus berjalan beriringan. Penegakan hukum yang profesional tidak hanya ditentukan oleh kecepatan penanganan, tetapi juga ketepatan prosedur, objektivitas pemeriksaan, serta keberanian mengungkap fakta berdasarkan bukti.

GAMPA dan warga Petukangan Utara kini menantikan tindak lanjut pengaduan tersebut. Masyarakat berharap proses hukum dapat memberikan kejelasan dan memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara tuntas sesuai peraturan perundang-undangan.

WINews akan terus berupaya melakukan konfirmasi dan memantau perkembangan perkara ini dengan mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, perlindungan korban, serta asas praduga tak bersalah. (red/MG)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Advertisement