Home » Berita » Ketum DPP NCW Minta Agar Presiden RI Beri Perhatian Terhadap Pernyataan Tersangka Kasus Dugaan Suap HGB

Ketum DPP NCW Minta Agar Presiden RI Beri Perhatian Terhadap Pernyataan Tersangka Kasus Dugaan Suap HGB

JAKARTA – Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna meminta Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian terhadap pernyataan tersangka kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN, Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq, soal dugaan pelanggaran oleh oknum pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2026), Hanifa menilai pernyataan Fahd perlu diperiksa secara transparan, meski harus disikapi dengan hati hati.

“Sebagai pihak yang sudah tiga kali berhadapan dengan KPK, klaim Fahd memang harus disikapi dengan skeptisisme yang sehat,” kata Hanifa.

Apa yang sudah jadi fakta

Ada tiga hal yang sudah dikonfirmasi lembaga resmi, bukan klaim sepihak

Ketua MA: 576 Rumusan Hukum Jaga Kesatuan Penerapan Hukum

Perkara pokoknya berjalan. KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 14 September 2026 terkait dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Fahd.

Status tersangka bukan vonis bersalah. Semua pihak masih dilindungi asas praduga tak bersalah.

Ada pemeriksaan internal di KPK. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya pemeriksaan terkait dugaan kebocoran dokumen perkara tersebut.

“Semuanya masih proses pemeriksaan di internal. Baik di Dewas berkaitan dengan kode etik dan perilaku, ataupun Inspektorat, ya, berkaitan dengan disiplin pegawai,” kata Budi, Selasa (10/11/2026).

KPK belum mengumumkan hasil pemeriksaan maupun siapa yang terbukti melanggar.

Ketua MA: Hati-Hati Dalam Bermedia Sosial Bagi Aparatur Peradilan

Fahd sudah diperiksa Dewas. Fahd diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Selasa (10/11/2026) sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran etik pegawai internal.

Apa yang masih klaim Fahd

Di luar tiga fakta di atas, berikut ini adalah klaim sepihak dari Fahd yang disampaikan kepada wartawan. Belum ada putusan yang menyatakan klaim ini terbukti

Pertama, Fahd mengklaim pernah bertemu seorang pegawai KPK bernama Ambar Fathona di rumah Arif Sugiyanto di Jalan Patra Kuningan, Jakarta. Lokasi itu disebut Fahd sebagai “Posko KPK” karena, menurut pengakuan Fahd, Arif memperkenalkan diri sebagai penyidik KPK.

Fahd mengklaim baru mengetahui belakangan bahwa Arif adalah mantan Bupati Kebumen, bukan penyidik KPK.

Panitera PN Jakpus Ungkap Strategi Hadapi Hambatan Eksekusi Perdata

Kedua, Fahd mengklaim merasa diperas oleh Arif. Fahd menyebut Arif meminta Rp 3 miliar dengan alasan biaya konsultasi terkait perkara kakaknya.

Ketiga, Fahd mengklaim Arif pernah menyebut nama Direktur Penyelidikan KPK Tessa Mahardika. Fahd mengklaim Arif pernah berkata, “Baru saja Pak Tessa keluar dari sini.”

Keempat, Fahd mengklaim setelah membuka nama nama itu kepada Dewas, izin berobatnya dihentikan. Fahd mengaitkan penghentian itu dengan keterangannya.

Kelima, Fahd mengklaim uang Rp 70 miliar yang disebut dalam perkara itu murni untuk Muktamar NU.

KPK

Soal klaim pengobatan dihentikan, Budi Prasetyo pada Rabu (11/11/2026) menyatakan akan mengecek informasi tersebut. Budi menegaskan KPK menjamin hak kesehatan tahanan, termasuk dengan dokter siaga di rutan.

KPK juga menyebut semua keterangan dan bukti yang muncul akan menjadi bahan pertimbangan jaksa, bukan sebagai kesimpulan.

KPK belum memberikan tanggapan per nama soal klaim Fahd terhadap Ambar Fathona dan Tessa Mahardika.

PBNU

Klaim Fahd soal Muktamar NU dibantah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf pada Kamis (12/11/2026) meminta pihak yang melontarkan tudingan menunjukkan bukti konkret dan menegaskan Muktamar ke-35 NU tidak berkaitan dengan uang hasil korupsi.

Arif Sugiyanto, Ambar Fathona, dan Tessa Mahardika
Hingga naskah ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari ketiganya yang mengonfirmasi atau membantah klaim Fahd secara detail di ruang publik.

Penyebutan nama mereka dalam berita ini semata mata karena nama tersebut disebut dalam klaim Fahd. Mereka berhak memberikan hak jawab.

Pelapor lain

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan tiga pegawai KPK berinisial TS, MS, dan AS ke Dewas KPK terkait dugaan kebocoran dokumen. MAKI menyebut dugaan itu diperkuat jejak komunikasi telepon seluler Arif.

KPK belum mengonfirmasi identitas maupun kebenaran laporan tersebut. Laporan itu juga belum terbukti.

Apa kata NCW
Hanifa menegaskan, jika klaim itu terbukti, maka persoalannya bukan sekadar pelanggaran etik.

“Jika terbukti ada oknum APH atau penyidik KPK yang terlibat perbuatan melawan hukum, mereka harus diproses dengan standar yang sama kerasnya seperti yang diterapkan kepada tersangka di luar. Tidak boleh ada impunitas di dalam rumah sendiri,” kata Hanifa.

NCW meminta klarifikasi internal KPK dilakukan transparan dan independen, serta meminta atensi Presiden agar dugaan ini ditindaklanjuti secara tuntas.

Pernyataan Hanifa adalah pendapat pengawas eksternal, bukan temuan penyidik dan bukan putusan.

Yang belum terjawab
Empat pertanyaan masih terbuka dan tidak boleh dijawab dengan asumsi

Apakah benar ada kebocoran dokumen? Dewas dan Inspektorat KPK belum mengumumkan hasil.
Apakah benar ada pertemuan seperti yang diklaim Fahd? Belum ada bukti yang diuji di forum resmi.
Apakah benar izin berobat dihentikan karena keterangan Fahd? KPK menyebut akan mengecek, belum ada kesimpulan.

Apakah uang Rp 70 miliar terkait Muktamar NU? Klaim Fahd dibantah PBNU, belum ada bukti yang diuji di pengadilan.

Menunggu putusan dan adanya bukti berdasarkan fakta valid

Pemberantasan korupsi, kata Hanifa, hanya kredibel jika lembaga penegaknya berani membuka proses internalnya sekaligus melindungi hak semua pihak yang namanya disebut sebelum ada pembuktian. (bar)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Advertisement