PANGKALAN BUN- Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjatuhkan Putusan Sela atas Perkara Nomor: 256/Pid.Sus/2026/PN Pbu atas nama Terdakwa SAMSURI bin TAMIN, pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam putusannya, Majelis Hakim mengadili
- Menyatakan keberatan atau eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menghormati dan mengapresiasi Putusan Sela tersebut sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Putusan sela sendiri bukan putusan akhir yang menyatakan bersalah atau tidak bersalah, melainkan putusan yang menyatakan perkara berlanjut ke tahap pembuktian.
Klaim Versi Penasihat Hukum di Luar Persidangan
Dalam konferensi pers usai sidang, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan sejumlah klaim dan kekhawatiran versi mereka terkait latar belakang perkara yang menurut mereka berkaitan dengan konflik pengelolaan lahan di areal HGU PTPN IV Regional V Kebun Karet Kumai, Desa Semanggang, Pangkalan Banteng.
Adapun poin poin tersebut merupakan keterangan dan klaim sepihak dari Tim Penasihat Hukum yang belum teruji kebenarannya di persidangan, antara lain
Pertama, terkait klaim adanya gangguan di areal kebun yang menurut versi mereka telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Kedua,terkait klaim adanya pihak pihak yang menurut versi mereka mengaku sebagai aparat dan meminta dokumen dokumen terkait KSO PTPN IV Regional V. Tim Penasihat Hukum menduga dokumen tersebut kemudian digunakan dalam proses hukum terhadap kliennya. Kebenaran klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen dan masih perlu dibuktikan di persidangan.
Ketiga,terkait klaim adanya dugaan aktivitas pembukaan lahan dengan alat berat di sekitar Afdeling II Blok 208 yang menurut versi mereka berada di dalam areal HGU Nomor 2 Tahun 2012. Mereka juga mengklaim ada dugaan penanaman sawit dan dugaan perusakan tanaman karet produktif. Seluruh klaim tersebut adalah dugaan versi pelapor dan hingga saat ini belum ada putusan pengadilan maupun keterangan resmi dari pihak berwenang yang membenarkan adanya peristiwa tersebut.
Dalam pernyataannya, Tim Penasihat Hukum juga menyampaikan istilah “oknum oknum yang mereka duga sebagai mafia tanah yang bekerja secara terstruktur”. Redaksi menegaskan frasa tersebut adalah sebutan dari Tim Penasihat Hukum, bukan fakta hukum yang telah diputus pengadilan.
Tim Penasihat Hukum berharap pada tahap pembuktian nanti, keterangan saksi saksi dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dapat membuat terang duduk perkara yang sebenarnya.
Asas Praduga Tak Bersalah dan Upaya Konfirmasi
Redaksi berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah. Terdakwa SAMSURI bin TAMIN hingga saat ini masih berstatus terdakwa dan belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sebagai bentuk keberimbangan dan cover both side sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada
- Manajemen PTPN IV Regional V / PTPN PalmCo terkait status dan pengelolaan KSO Kebun Karet Kumai
- Kejaksaan Penuntut Umum dalam perkara aquo
- Aparat penegak hukum terkait laporan-laporan yang diklaim telah dibuat.
Hingga berita ini ditayangkan, konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan.
Perkembangan persidangan selanjutnya akan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Publik diharapkan menunggu proses pembuktian di persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai forum yang sah untuk menguji setiap klaim dan bukti sesuai dengan KUHAP dan Kode Etik Jurnalistik.
Catatan Redaksi Berita ini disusun berdasarkan Putusan Sela PN Pangkalan Bun dan keterangan pers dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa. Segala bentuk dugaan, tudingan, dan istilah yang menyebut pihak lain merupakan klaim dari narasumber, bukan kesimpulan redaksi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi. (Anggi/Bar)
Comment