(Catatan kecil sepulang menghadiri acara peringatan hari pahlawan yang digagas IARMI Maharuyung Jabodetabek, dan DPK IARMI jakarta Utara)
OPINI – Sabtu pagi itu, Jakarta Utara terasa masih menyimpan sisa-sisa Hari Pahlawan. Tempatnya di Aula Kantor Walikota Jakarta Utara, Saya mewakili Ketua Umum DPN IARMI Prof. Bahrullah Akbar menyampaikan sambutan. Di depan saya ada anak-anak yatim yang tersenyum malu-malu saat menerima santunan, ada bingkisan yang dibagikan satu per satu, ada para alumni Menwa yang tergabung dalam IARMI Maharuyung Jabodetabek, IARMI DPK Jakarta Utara, ada mahasiswa yang datang dengan jaket almamaternya, dan ada petugas KPUD yang dengan sabar menjelaskan soal pemilihan umum.
Acara itu sederhana.Tapi justru dikesederhanaan itulah saya merasa Hari Pahlawan menjadi nyata. Adanya perwakilan dari Walikota Jakarta Utara, Penggagas dan pelaksana acara Bung Dasril, S.Pd.I, MSi (Han) selaku Ketua IARMI Maharuyung Jabodetabek, Supporting Bung Raden Umar, M.Pd selaku Kaskonas Menwa Indonesia, elemen masyarakat Ketua PMI Jakarta Utara Bang Rizal SE, Ketua DPD Ikatan Keluarga Minang Jakarta Utara Bapak Auliya Dato Rajo Majo Basa, Ketua Umum GMPD (Gerakan Muda Pemerhati Desa) Mas Wahyu Irawan, S.Pd.I, MM, serta ibu ibu yang biasa disebut emak emak yang tangguh.
Dalam sambutan, saya menyampaikan hal yang pernah diajarkan oleh guru disekolah:
“Pahlawan adalah mereka yang berani menegakkan kebenaran, berani berbuat baik, dan berani mencegah kemungkaran. Mereka tidak lahir sebagai pahlawan. Mereka menjadi pahlawan karena berani memilih sikap ketika orang lain memilih diam”
Saya mengajak IARMI, mahasiswa, dan masyarakat untuk meneladani keberanian itu di lingkungan kita masing-masing. Berani menolak tawuran. Berani menolak judi. Berani menolak narkoba. Berani menolak pinjol yang menjerat. Berani mengatakan tidak pada kebatilan, meskipun yang melakukannya adalah teman sendiri, tetangga sendiri, bahkan keluarga sendiri.
Saya melihat hadirin mengangguk. Saya pun merasa sambutan itu berhasil.
Tapi sore harinya, keberanian yang saya sampaikan itu diuji. Bukan di atas panggung, tapi di pinggir jalan.
Di sana saya melihat seorang laki-laki paruh baya dan seorang perempuan sedang memindahkan bensin jenis Pertalite dari tangki sepeda motor ke dalam jerigen. Jerigen itu hampir penuh. Gerak-gerik mereka canggung. Ketika saya melihat, mereka seperti berusaha membuat kegiatan itu tampak wajar, seolah hanya untuk kebutuhan sehari-hari.
Saya tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Mereka mengumpulkan Pertalite untuk dijual kembali. Di mata hukum, itu salah. BBM bersubsidi dilarang diperjualbelikan kembali. Ada aturan, ada sanksi.
Tapi di saat itu, lidah saya kelu. Saya tidak berani menegur. Saya tidak berani mengatakan, “Itu melanggar hukum.”
Apakah saya munafik? Pagi saya bicara soal keberanian membela kebenaran, sore saya diam melihat kemungkaran di depan mata. Pertanyaan itu menghantui saya sepanjang perjalanan pulang. Dan dari kegelisahan itulahl tulisan ini lahir, sebagai refleksi Hari Pahlawan yang tidak selesai di panggung.
Saya tidak berani memastikan apakah keduanya suami istri. Tapi jika iya, saya bisa membayangkan percakapan mereka di rumah sebelum berangkat. Mungkin tentang beras yang menipis, tentang uang sekolah anak yang belum lunas, tentang kontrakan yang jatuh tempo. Mereka tidak sedang merencanakan kejahatan besar. Mereka sedang berusaha agar dapur tetap mengepul.
Pemandangan itu bukan pemandangan orang yang ingin kaya mendadak, merusak perekonomian negara, atau menimbun BBM hingga membuat SPBU kosong. Itu pemandangan orang kecil yang sedang mencari celah untuk bertahan hidup. Bahkan bisa jadi, dalam cara mereka yang terbatas, mereka sedang membantu orang lain. Mereka membantu tukang ojek yang kehabisan bensin di tengah malam, membantu nelayan kecil, membantu warga yang jauh dari SPBU dan butuh Pertalite eceran untuk pergi bekerja esok pagi.
Apakah itu membenarkan perbuatan mereka? Secara hukum, tidak. Tapi secara kemanusiaan, kita tidak bisa menutup mata pada alasannya.
Inilah dilema pahlawan zaman sekarang. Dulu, musuh itu jelas: penjajah dengan senjata. Sekarang, musuh itu sering kali adalah kemiskinan, kelaparan, dan sistem yang belum berpihak. Dan “pelanggar hukum” itu sering kali adalah korban dari sistem itu sendiri.
Kita mudah menjadi pahlawan ketika yang kita lawan adalah judi, narkoba, atau tawuran. Karena musuh itu terlihat jahat. Tapi kita menjadi ragu ketika yang kita hadapi adalah ibu dan bapak yang melanggar aturan karena tidak punya pilihan lain. Di situlah keberanian kita diuji, bukan keberanian untuk menghakimi, tapi keberanian untuk memahami.
Lalu, keadilan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah?
Keadilan bukan hanya soal menangkap dan menghukum. Keadilan adalah memastikan tidak ada lagi warga yang terpaksa melanggar hukum hanya untuk makan. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai polisi yang menilang di hilir, tapi absen sebagai pelindung di hulu.
Jika negara belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak dan kesejahteraan yang merata, maka negara tidak bisa berlaku seolah semua warga sudah hidup dalam kondisi yang sama. Penegakan hukum terhadap penjual Pertalite eceran di pinggir jalan tidak bisa disamakan dengan penegakan hukum terhadap mafia BBM yang menimbun ribuan liter dengan truk tangki. Yang satu mencari makan, yang satu lagi mencari kekuasaan.
Keadilan yang dibutuhkan adalah keadilan yang berlapis. Pertama, tegakkan hukum pada pemain besar yang benar-benar merusak. Kedua, bina dan beri jalan keluar bagi pelaku kecil. Beri mereka akses pada usaha yang legal, beri pelatihan, beri modal mikro, beri lapangan kerja. Jangan hanya disita jerigennya, lalu ditinggalkan tanpa solusi. Karena besok, jerigen itu akan terisi lagi, bukan karena mereka bandel, tapi karena perut tidak bisa diajak menunggu kebijakan.
Pemerintah juga harus berani jujur: selama subsidi masih menjadi satu-satunya cara orang miskin mendapatkan energi murah, selama itu pula akan ada celah untuk diperjualbelikan. Solusinya bukan sekadar melarang, tapi memperbaiki distribusi agar tepat sasaran dan memastikan harga kebutuhan pokok tidak membuat orang kecil harus putar otak setiap hari.
Lalu, bagaimana dengan saya? Apa pemaafan bagi saya yang diam?
Saya harus jujur mengakui, diam saya sore itu bukan karena saya setuju dengan pelanggaran. Diam saya karena saya sadar, saya belum punya hak moral untuk menghakimi sebelum saya memberi solusi. Menegur tanpa memberi jalan keluar hanya akan menambah beban mereka. Pahlawan bukan orang yang paling keras suaranya, tapi orang yang paling tepat sikapnya.
Pemaafan bagi saya adalah dengan tidak berhenti pada rasa bersalah. Rasa bersalah harus berubah menjadi kerja. Jika saya bicara soal keberanian di panggung IARMI, maka keberanian itu harus saya wujudkan dengan memperjuangkan agar IARMI, mahasiswa, dan masyarakat tidak hanya pandai berpidato, tapi juga pandai membuka lapangan kerja, pandai mendampingi UMKM, pandai membantu tetangga yang kesulitan.
Dan pemaafan bagi mereka berdua? Saya percaya, Tuhan Maha Melihat niat. Jika mereka melakukannya bukan karena tamak, tapi karena terdesak, maka yang mereka butuhkan bukan cacian, melainkan uluran tangan. Negara, organisasi, dan kita semua punya tugas untuk mengubah jerigen itu menjadi kios yang legal, mengubah keputusasaan itu menjadi harapan.
Hari Pahlawan bukan hanya tentang mengenang mereka yang gugur. Hari Pahlawan adalah tentang keberanian kita hari ini untuk tidak menjadi hakim yang gampang menunjuk, tapi menjadi penolong yang gampang mengulurkan tangan.
Pahlawan zaman dulu merebut kemerdekaan dengan bambu runcing. Pahlawan zaman sekarang merebut keadilan dengan cara memastikan tidak ada lagi bapak dan ibu yang harus memindahkan bensin dari motor ke jerigen demi sesuap nasi.
Dan jika suatu hari saya bertemu lagi dengan mereka, saya berharap saya tidak lagi hanya diam. Saya berharap saya sudah datang dengan membawa solusi, bukan sekadar teguran. Itulah pahlawan yang kita butuhkan hari ini.
Jakarta, 14 November 2026
Oleh: Dr. Drs. M. Ismael P Sinaga, M.Si (Waketum IV DPN IARMI)
Comment